PALEMBANG – Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati mengkritik keras minimnya alokasi dana CSR dari BUMN untuk masyarakat.
“Padahal mereka beroperasi dan bekerja di wilayah Sumsel, tapi kok alokasi CSR kecil sekali,” kata Anita ketika diwawancarai, Kamis (14/7).
Dijelaskannya, baru dua ditemukan yakni hanya PT KAI hanya Rp704 juta untuk beberapa daerah di Sumsel, tentu menurut perhitungan Anita kurang.
“Kalau PT KAI masih bisa dipahami karena memang kereta kurang operasional saat Pandemi Covid-19, jadi mereka hanya bisa menayangkan bulan apa saja yang kosong,” jelasnya.
Anita juga menuturkan, mengenai PLN secara nasional keuntungannya Rp13 triliun. Tapi nyatanya PLN S2JB hanya mengucurkan CSR sebesar Rp 1,8 miliar/tahun.
“Kalau dibagi lagi 5 persen untuk Kabupaten/Kota di Sumsel dapat berapa itu,” tukasnya.
“Kita jangan berfikir kalau CSR itu hanya untuk sekitar tetapi harus lihat bahwa diutamakan, keberadaan ada di Sumsel, mereka harus berkontribusi untuk masyarakat Sumsel,” tuturnya.
Lanjut Anita, CSR memang ada BUMN dan BUMD yang berkontribusi bangunan, dia ucapkan terima kasih, namun Anita sangat mengharapkan perhatian untuk ikut mengatasi permasalahan masa pandemi ini.
“Alasan pihak PLN mengatakan bahwa di Sumsel ini mengalami kerugian, karena mereka masih penyesuaian harga solar, dan lainnya,” ucapnya.
Anita pun menyebutkan, sehingga mereka klaim rugi di Sumsel ini, terlebih yang mereka keluhkan saat ini di Sumsel tingkat pencuriannya sangat tinggi dibanding provinsi yang lain.
“Pihak PLN masih berupaya untuk mengatasi hal ini, kalau mereka dapat mengatasi maka kerugian tidak akan bertambah,” timpalnya.
Masih kata Anita, CSR terkadang hanya menginformasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), sementara pemerintah penyelenggara di daerah ialah eksekutif dan legislatif.
Karena kedudukan DPRD Sumsel bukan seperti DPR RI, tetapi dalam pemerintahan daerah menjadi salah satu penyelenggara pemerintah daerah.
“Selain itu, yang kita harapkan perhatian mereka harus bisa menginformasikan juga, ada beberapa yang dimasukkan dari legislatif, misalkan bantuan pelatihan, yang saya inginkan pelatihan-pelatihan di seluruh BUMD dan BUMN agar menggelar pelatihan transaksi digital,” ungkapnya.
Lanjut Anita, sekarang transaksi digital sudah mulai, tetapi belum semua, seperti di pasar tradisional belum menggunakan. Juga seperti UMKM harus bangkit kembali dengan cara mungkin dapat memberi stimulus modal pertama.
“Itu yang saya harapkan, terlebih angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi tetapi menurut saya yang turun langsung ke Kabupaten/Kota ternyata data dari statistik itu tidak terupdate,” ucapnya.
Kendati demikitan, Anita menyampaikan contoh di Ogan Ilir (OI), mereka punya data sosial yang dimasukkan itu didatangi satu per satu rumahnya di fotoin itu ternyata banyak ditemukan bagus, mereka bekerja juga bagus, yang seharusnya sudah dikeluarkan data kemiskinan.
“Sehingga saya prihatin sekali jika hal itu tidak terupdate, Sumsel akan terus menjadi provinsi yang miskin,” ujarnya.
“Saya juga sebagai Ketua Panggar, menurut saya dalam anggaran, Gubernur sudah memberi anggaran untuk beberapa peningkatan-peningkatan tersebut,” tambahnya.
Anita meminta perhatian BUMN kepada Sumsel harus juga lebih, karena Sumsel ini sebagai lumbung energi, yang mana kontribusi untuk energi di Sumsel harus seimbang, baik migas atau batubara.
“Sumsel ini sebenarnya menikmati royalti aja, hasilnya banyak masuk di pusat, namun harus berbagi, seperti kontribusi PTBA sudah luar biasa. Itu yang saya harapkan, termasuk fungsi pendidikan juga sangat penting, seperti kita ada SMA Negeri Sumsel yang diduduki oleh anak-anak berprestasi tetapi dalam kemiskinan, ujian masuk saja menggunakan verifikasi faktual, ini menjadi suatu kebanggaan,” tukasnya. (mg01)
Comment