SUMEKS.CO, PALEMBANG – Meningkatnya angka penularan kasus COVID-19 di Sumsel, membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berang. Padahal, Pemprov Sumsel sudah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
Dia meminta Pemerintah daerah untuk serius menerapkan PPKM berbasis mikro, terutama mendekati Lebaran IdulFitri.
“Saya menilai belum ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Sumsel, karena terlihat dari aktivitas masyarakat di Kota Palembang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Di Palembang, kafe dan restoran masih tetap buka hingga lebih dari pukul 22.00, pasar masih ramai dan warga berkerumun di situ. Bahkan, masih banyak acara pernikahan yang tamunya tidak memakai masker. Padahal, di kota-kota lain, seperti Jakarta atau Bandung, tidak ada lagi restoran yang buka di atas pukul 22.00,” kata Tito saat melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Ahad (2/5).
Hal itu terjadi, lanjut Tito, karena tidak adanya koordinasi antar-instansi terkait sehingga tidak tercipta konsep penanganan pandemi yang tegas. ”Tidak ada skenario siapa berbuat apa sehingga semua kegiatan berjalan secara autopilot,” ujarnya.
Padahal, koordinasi antar-instansi, seperti pemda, TNI/Polri, serta organisasi dan tokoh masyarakat, sangat diperlukan agar pelaksanaan PPKM bisa optimal mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat rukun tetangga. Tidak optimalnya PPKM berbasis mikro di Sumsel itu berdampak pada buruknya performa Sumsel dalam penanganan pandemi. Ini terlihat dari empat indikator pandemi di Sumsel yang sebagian besar menunjukkan tren negatif.
Untuk tingkat kesembuhan, misalnya, Sumsel hanya mencatatkan tingkat kesembuhan 87,7 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 91,3 persen. Sementara angka kematian 4,7 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 2,7 persen. (kompas.id/dom)
Comment